TEMPO.CO, Jakarta - Kendati tak lagi menjabat, Susi Pudjiastuti masih sangat memperhatikan isu-isu terkait perikanan dan kelautan. Tak terkecuali tentang maraknya kapal asing yang belakangan mulai merangsek dan mencuri ikan di perairan Natuna, yang jelas-jelas melanggar Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia.
Yang teranyar pada hari ini. Sekitar pukul 17.00, melalui akun Twitter resminya, mantan menteri kelautan dan perikanan di Kabinet Indonesia Kerja itu mencuitkan keprihatinannya soal kedaulatan Indonesia di laut.
“Mestinya kita tetap firm untuk tidak mentolerir praktek ilegal fishing yg dilakukan mereka,” seperti dikutip dari cuitannya melalui akun @susipudjiastuti, Rabu, 1 Januari 2020. Cuitannya disampaikan dengan melampirkan tautan berita terkait penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh kapal-kapal asal Cina.
Tak hanya kali ini, sebelumnya Susi menunjukkan keprihatinannya terhadap berita kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia itu. "Semoga segera diatasi!" tulis Susi sambil menautkan ulang alamat laman berita tersebut, Selasa, 31 Desember 2019. Ia juga rajin menanggapi warganet yang me-mention dirinya terkait pemberitaan kapal ikan yang dikawal kapal penjaga pantai Cina dan rajin hilir mudik di perairan Natuna.
Susi juga tampak memantau perkembangan kapal-kapal asing masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dengan mencuitkan lagi beberapa berita terkait. Tak jarang Susi bahkan menyertakan ikon wajah sedih saat sebuah media menulis bukan hanya kapal Cina yang merapat ke laut Nusantara, melainkan juga Vietnam.
Baca Juga:
Banyak warganet resah dan kemudian mengeluhkan maraknya pemberitaan kapal asing yang masuk ZEE Indonesia tersebut setelah Susi tak lagi menjabat. "Laut Masa Depan Bangsa" sepertinya hanya sekedar cerita legenda semenjak lepasnya sang IBUNDA (Susi Pudjiastuti) dari singgasana Kelautan Indonesia. Dan kini mereka yang dulunya jera sudah memulai menembar liar jala di laut kita tercinta," ujar @derymdh, Ahad 29 Desember 2019.
Warganet lain pun mengadukan hal yang sama kepada Susi yakni terkait maraknya pencurian ikan. Akun @IKANLAUTAN_ID misalnya, menyebutkan bahwa wibawa Indonesia untuk menjaga laut hanya sebuah retorika. Ia lantas membandingkan kinerja Susi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Maju Edhy Prabowo yang dirasa kurang memuaskan.
"Sekarang wibawa hukum kita tidak ada. Hanya statement yang tidak menyelesaikan persoalan pencurian ikan #StopIllegalFishing . Hanya statement "operasi senyap". Maling ikan kok dihadapi dengan retorika. Jaman MKP @susipudjiastuti itu ditangkap, diproses hukum, ditenggelamkan!!!!" tulis akun @IKANLAUTAN_ID.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Maju, Edhy Prabowo, menyampaikan bahwa pihaknya akan lebih memperketat pengawasan di perairan yang terindikasi menjadi tempat masuknya kapal nelayan asing secara ilegal.
"Kami mendapat masukan dari masyarakat, salah satunya dari daerah Natuna, Kepulauan Riau. Kita terus lakukan pengawasan dengan ketat tidak hanya secara online (daring) tetapi fisik, tim kita juga sudah ada di sana dan bersinergi dengan Angkatan Laut dan Bakamla (Badan Keamanan Laut)," ujar Menteri Edhy di Jakarta, Senin, 30 September 2019.
Edhy menambahkan pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Kementerian luar negeri karena berhubungan dengan batas wilayah negara. Namun ia tak menjelaskan bagaimana nasib Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) yang selesai per 31 Desember 2019 itu. Ia hanya menjawab pendek, “Satgas tetap ada, dibuat untuk koordinasi, satgas bergerak juga sudah sejalan. Penanganan terhadap illegal fishing tetap kita kawal.”
Maraknya kapal asing masuk ke ZEE dan bebas mencuri ikan dinilai Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia Moh Abdi Suhufan sebagai bentuk pengawasan laut di Indonesia kembali melemah. “Tidak ada upaya nyata dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) atau AL (Angkatan Laut) untuk melakukan intercept terhadap masuknya kapal ikan asing tersebut,” ujar Abdi melalui pesan singkat, Sabtu, 28 Desember 2019.
